DPR Dorong Status Bencana Nasional, Kesehatan Pengungsi Aceh Kian Memprihatinkan

DEWA CASE — Kondisi pengungsi di sejumlah titik pengungsian di Aceh semakin memprihatinkan setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda beberapa kabupaten pada pekan lalu. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh menunjukkan lebih dari 27.000 warga masih bertahan di tenda-tenda darurat dengan fasilitas terbatas. Minimnya sanitasi, keterbatasan air bersih, serta buruknya akses kesehatan membuat risiko penyakit menular semakin tinggi.

Lebih dari 600 warga, termasuk balita dan lansia, mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, serta gejala kekurangan gizi akibat pasokan makanan yang tidak konsisten. Sejumlah posko juga mulai melaporkan peningkatan kasus demam tinggi dan keluhan kulit akibat lingkungan yang lembap dan padat.

DPR Mendesak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

Melihat kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi meminta pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat, masif, dan terkoordinasi. Ketua Komisi VIII yang membidangi kebencanaan menegaskan bahwa skala kerusakan, jumlah pengungsi, serta beban daerah yang semakin berat telah memenuhi kriteria penetapan status tersebut.

Menurutnya, pemerintah Aceh saat ini kewalahan dalam penyediaan logistik, tenaga kesehatan, dan peralatan evakuasi. Pengiriman bantuan dari luar daerah juga dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan harian pengungsi. DPR menilai, dengan status Bencana Nasional, proses mobilisasi anggaran, peralatan militer, tenaga medis, hingga bantuan internasional akan semakin mudah dan cepat.

Kesehatan Pengungsi Semakin Mengkhawatirkan

Tim kesehatan dari berbagai lembaga kemanusiaan melaporkan bahwa antrean pasien di posko medis semakin panjang setiap harinya. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak dari mereka mulai mengalami penurunan imunitas akibat pola makan yang tidak teratur dan kondisi tenda yang berdesakan. Bayi dan balita mengalami kesulitan mendapatkan susu, vitamin, serta perlengkapan sanitasi yang layak.

Tenaga kesehatan juga menghadapi kekurangan obat-obatan dasar seperti oralit, obat demam, antibiotik, dan cairan infus. Sementara itu, beberapa desa yang masih terisolasi akibat jalan rusak belum mendapatkan bantuan kesehatan secara optimal. Petugas harus menempuh jalur sungai atau berjalan kaki sejauh beberapa kilometer untuk memberikan layanan medis.

Fasilitas Sanitasi Sangat Memprihatinkan

Salah satu persoalan terbesar adalah sanitasi. Di banyak titik pengungsian, toilet darurat hanya tersedia satu atau dua unit untuk ratusan orang. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air dan lingkungan. Tempat pembuangan sampah sementara juga tidak tersedia memadai sehingga sampah menumpuk di sekitar tenda.

Air bersih hanya didistribusikan dua sampai tiga kali sehari dengan jumlah terbatas. Banyak keluarga harus menghemat air untuk minum sehingga mengurangi kebutuhan mandi dan cuci tangan. Para ahli kesehatan memperingatkan bahwa jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, potensi terjadinya kejadian luar biasa (KLB) penyakit akan semakin besar.

Kerusakan Infrastruktur Hambat Distribusi Bantuan

Kerusakan infrastruktur di beberapa kabupaten seperti Aceh Tengah, Bireuen, dan Pidie Jaya juga menjadi hambatan utama dalam penyaluran logistik. Sejumlah jembatan hanyut terbawa arus bandang, sementara jalan lintas antar-kecamatan tertutup material longsor. Alat berat yang diterjunkan belum mampu menjangkau seluruh lokasi karena keterbatasan jumlah dan medan yang sulit.

DPR menekankan bahwa penetapan status Bencana Nasional akan memungkinkan pengerahan alat berat tambahan dari provinsi lain serta dukungan dari TNI/Polri secara lebih besar. Selain itu, koordinasi antar-kementerian akan lebih cepat karena seluruh penanganan berada dalam satu komando nasional.

Respons Pemerintah Daerah dan Pusat

Pemerintah Aceh menyambut dorongan DPR tersebut dan berharap keputusan dapat segera diambil, mengingat beban daerah semakin berat. Gubernur Aceh menyampaikan bahwa dana tanggap darurat yang tersedia tidak cukup untuk menutupi kebutuhan logistik selama beberapa minggu ke depan. Ia juga meminta percepatan distribusi tenda ramah wanita dan anak, instalasi sanitasi portabel, serta bantuan layanan kesehatan bergerak.

Dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial, BNPB, dan Kementerian Kesehatan menyatakan tengah mengkaji penetapan status tersebut sambil melakukan asesmen lapangan. Pemerintah berjanji menambah pengiriman tenda keluarga, dapur umum lapangan, paket logistik, serta tim kesehatan tambahan dalam waktu dekat.

Seruan Lembaga Kemanusiaan dan Relawan

Berbagai lembaga kemanusiaan nasional dan internasional menyerukan peningkatan bantuan segera. Mereka menekankan bahwa situasi di lapangan memerlukan penanganan cepat untuk mencegah krisis kemanusiaan. Para relawan berharap pemerintah mempermudah akses transportasi udara ke wilayah yang terisolasi agar pasokan obat-obatan dan makanan dapat tiba lebih cepat.

Organisasi kesehatan juga meminta perhatian khusus untuk pengungsi perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta ruang aman untuk ibu menyusui.

Harapan Pengungsi Menghadapi Hari-Hari Sulit

Di tengah situasi sulit ini, para pengungsi berharap pemerintah dan berbagai pihak segera memberikan bantuan yang lebih stabil. Banyak warga mengaku kehilangan rumah, ladang, serta mata pencaharian. Mereka tidak tahu sampai kapan harus bertahan di pengungsian, sementara kondisi cuaca masih tidak menentu.

Beberapa pengungsi menyampaikan harapan agar pemerintah segera memperbaiki jembatan dan jalan agar akses ke desa mereka dapat dibuka kembali. Mereka juga meminta penyaluran bantuan lebih merata karena beberapa titik masih jarang tersentuh distribusi.