Wakil Ketua Komisi Sebut Akses Internet Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan dan Ekonomi

DEWA CASE — Wakil Ketua Komisi di DPR menegaskan bahwa Akses Internet kini bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan pemerataan pendidikan dan ekonomi di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah terpencil yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi memadai. Dalam sebuah rapat kerja bersama kementerian terkait, ia menekankan bahwa negara harus memperlakukan internet layaknya listrik dan air bersih harus tersedia merata, terjangkau, dan stabil.

Menurutnya, pandemi beberapa tahun lalu memberikan pelajaran besar bahwa pendidikan dan aktivitas ekonomi sangat bergantung pada koneksi digital. Tanpa internet, peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh, pelaku UMKM tak bisa memasarkan produk secara daring, dan masyarakat tertinggal dalam berbagai layanan publik berbasis digital.

Pendidikan Bergantung pada Infrastruktur Digital

Ia menyoroti bahwa pendidikan di era modern tidak dapat berjalan optimal tanpa internet. Banyak sekolah di desa-desa masih menghadapi keterbatasan, mulai dari akses sinyal yang lemah hingga biaya paket data yang tinggi. Padahal, platform pembelajaran kini mengandalkan sistem digital untuk mengakses materi, ujian, hingga rapat dengan tenaga pengajar.

Wakil Ketua Komisi menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang benar-benar berdampak pada masyarakat. Ia meminta agar proyek pembangunan jaringan tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi memastikan kualitas internet stabil. Dengan begitu, anak-anak di daerah terpencil dapat menikmati kesempatan belajar yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan.

Selain itu, dunia pendidikan tinggi juga semakin mengarah pada riset berbasis data besar (big data), kecerdasan buatan, dan kolaborasi internasional yang seluruhnya menuntut konektivitas cepat. Tanpa internet, perguruan tinggi di daerah akan tertinggal semakin jauh.

Dorongan Terhadap Transformasi Ekonomi Digital

Wakil Ketua Komisi menilai bahwa ekonomi masa depan tidak dapat dipisahkan dari ekosistem digital. UMKM kini memanfaatkan marketplace, media sosial, dan layanan keuangan digital untuk memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi usaha. Ia menegaskan bahwa akses internet yang merata akan membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi di daerah-daerah tertinggal.

Menurutnya, pemerintah harus mempercepat perluasan jaringan fiber optik dan memperbanyak titik Wi-Fi publik gratis yang terjangkau, terutama di pasar, terminal, sekolah, dan kantor desa. Semua itu dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat digital yang kuat.

Ia juga menyoroti peluang besar dari ekonomi kreatif digital seperti konten kreator, layanan freelance, hingga pengembangan aplikasi lokal. Banyak masyarakat di daerah memiliki potensi kreatif, namun terhambat oleh minimnya akses internet dan keterampilan digital.

Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah menghadapi sejumlah hambatan dalam pemerataan akses internet. Tantangan geografis seperti pegunungan, kepulauan, dan hutan menjadi penghalang utama pembangunan menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik. Selain itu, biaya investasi yang tinggi membuat beberapa operator enggan masuk ke daerah dengan jumlah pelanggan yang minim.

Ia mendesak pemerintah untuk menyiapkan model pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), subsidi pembangunan, dan skema tarif yang meringankan masyarakat di pedesaan. Dengan pendekatan tersebut, pemerataan akses dapat dipercepat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Wakil Ketua Komisi juga meminta evaluasi transparan terhadap proyek-proyek sebelumnya yang dianggap tidak mencapai target. Menurutnya, pengawasan harus diperketat agar setiap program benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif mendata titik-titik prioritas yang membutuhkan internet, terutama daerah rawan bencana dan lokasi pendidikan.

Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, pembangunan infrastruktur digital akan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran. Pemerintah pusat juga harus membuka ruang bagi inovasi daerah dalam mengembangkan layanan publik berbasis aplikasi digital.

Harapan Mewujudkan Pemerataan Digital Nasional

Menutup penyampaiannya, Wakil Ketua Komisi berharap bahwa Indonesia dapat mewujudkan pemerataan digital yang sesungguhnya dalam beberapa tahun ke depan. Dengan internet sebagai kunci pemerataan pendidikan dan ekonomi, ia optimistis bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang lokasi, dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Ia menekankan kembali bahwa akses internet yang adil dan merata adalah syarat utama Indonesia untuk bersaing di kancah global. Jika pembangunan digital dilakukan dengan tepat, maka kesenjangan antardaerah dapat diperkecil dan roda ekonomi digital dapat bergerak lebih cepat.